UNDANG-UNDANG NO.4/ 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

Undang-undang ini berisi tentang setiap orang atau badan yang membangun rumah atau perumahan wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif, melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Rumah dapat dijadikan jaminan hutang. Rumah juga bisa dialih tangankan, diperjualbelikan, dihibahkan dan diwariskan.

• Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau

    hunian dan sarana pembinaan keluarga;

2. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai

    lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi

    dengan prasarana dan sarana lingkungan;

3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan

    lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan

    yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan

    hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan

    penghidupan;

4. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam

    berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang,

    prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur;

5. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang

    memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana

    mestinya;

6. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk

    penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan

    budaya;

7. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan;

8. Kawasan siap bangun adalah sebidang tanah yang fisiknya telah

    dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala

    besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang

    pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu

    dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan

    sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh

    Pemerintah Daerah Tingkat II dan memenuhi persyaratan pembakuan

    pelayanan prasrana dan sarana lingkungan, khusus untuk Daerah

    Khusus Ibukota Jakarta rencana tata ruang lingkungannya ditetapkan

    oleh Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta;

9. Lingkungan siap bangun adalah sebidang tanah yang merupakan

    bagian dari kawasan siap bangun ataupun berdiri sendiri yang telah

    dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain

    itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan

    tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan

    untuk membangun kaveling tanah matang;

10. Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan

    sesuai dengan persyaratan pembakuan dalam penggunaan,

    penguasaan, pemilikan tanah, dan rencana tata ruang lingkungan

    tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan;

11. Konsolidasi tanah permukiman adalah upaya penataan kembali

    penguasaan, penggunaan, dan pemilikan tanah oleh masyarakat

    pemilik tanah melalui usaha bersama untuk membangun lingkungan

    siap bangun dan menyediakan kaveling tanah matang sesuai dengan

    rencana tata ruang yang ditetapkan Pemerintah Daerah Tingkat II,

    khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta rencana tata ruangnya

    ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

• Penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas :

a.      Manfaat

b.      Adil dan merata

c.       Kebersamaan dan kekeluargaan

d.      Kepercayaan pada diri sendiri

e.      Keterjangkuan, dan

f.        Kelestarian lingkungan hidup

• Penataan perumahan dan permukiman bertujuan Untuk :

 

a. memenuh ikebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar

    manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan

    rakyat;

b. memwujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam

    lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;

c. memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk

    yang rasional;

d. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial , budaya, dan

    bidang-bidang lain.

Menimbang :

a. bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah

    pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan

    seluruh masyarakat Indonesia, perumahan dan permukiman yang

    layak, schat, aman, scrasi, dan teratur merupakan salah satu

    kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam

    peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta

    kesejahteraan rakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan

    Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa dalam rangka peningkatan harkat dan martabat, mutu

    kehidupan dan kesejahteraan tersebut bagi setiap keluarga Indonesia,

    pembangunan perumahan dan permukiman sebagai bagian dari

    pembangunan nasional perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan

    secara terpadu, terarah, berencana, dan berkesinambungan;

c. bahwa peningkatan dan pengembangan pembangunan perumahan dan

    permukiman dengan berbagai aspek permasalahannya perlu

    diupayakan sehingga merupakan salu kesatuan fungsional dalam

    wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya untuk

    mendukung ketahanan nasional, mampu menjamin kelestarian

    lingkungan hidup, dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia

    Indonesia dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

d. bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan

    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962

    tentang Pokok-pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962

    Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2476) menjadi

    Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 3, Tambahan

    Lembaran Negara Nomor 2611) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan

    dan perkembangan keadaan, dan oleh karenanya dipandang perlu

    untuk mengatur kembali ketentuan mengenai perumahan dan

    permukiman dalam Undang-undang yang baru;

Mengingat :

Undang- Undang Dasar 1945

• Pasal 5 ayat (1)
• Pasal 20 ayat (1)
• Pasal 27 ayat (2)
• Pasal 33